Foto : Lantaran tak percaya terhadap kinerja panitia KIP saat ini sejumlah perwakilan masyarakat pesisir menggelar aksi demo damai di gedung DPRD Bangka. (Istimewa)
* Deretan Daftar Pejabat Pemerintah Hingga TNI Polri Masuk Dalam SK Panitia KIP
BANGKA,LB – Bukan hanya sekedar gertak sambal upaya masyarakat pesisir Sungailliat dalam memperjuangkan aspirasinya, hingga berharap ke depan menemukan titik terang terkait persoalan kinerja panita pembongkaran dan penyaluran dana konpensasi kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah perairan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Terbukti, sekitar 100 lebih massa asal masyarakat pesisir Sungailiat, Senin (13/7/2020) pagi sekitar pukul 10.00 WIB terlihat beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Bangka sekaligus menggelar aksi demo damai di halaman belakang gedung wakil rakyat Kabupaten Bangka.
Dalam aksi demo massa pesisir Sungailiat kali ini dikawal sejumlah aparat kepolisian asal Polres Bangka, saat itu di lokasi beberapa pendemo dikoordinir oleh H Syamsul Bahri serta korlap aksi Heri dan Suparman alias Tomi tetlihat membawa atribut aksi antara lain sejumlah kertas karton bertuliskan kritikan terhadap pihak panitia KIP kini diketuai oleh Amir Didu.
Salah satu tulisan bernada kritikan terpampang jelas pada kertas kartun yakni ‘Kepolisian Milik Kita Bersama Bukan Milik Panitia KIP’.
Dalam atribut kertas karton itu tertulis kalimat ‘Polres Bangka Difitnah!’ dan sebuah kalimat lain yang berbunyi ‘Proses Tuntas Dana Koordinasi! Rp 15.000/bongkar dan Rp 200/kilo pasir timah.
Bahkan ada kalimat yang terpampang pada atribut aksi atau kertas karton yang sempat mengundang perhatian para aparat kepolisian yakni tulisan yang berbunyi ‘Atas Nama Masyarakat Kami Meminta Bapak Kapolres Bangka Menarik SK Kepanitiaan Yang Mencantumkan Nama Kapolsek, Kasat Polair Dalam Susunan Kepanitiaan KIP.
Meski aksi kali ini para pendemo tidak melakukan orasi di gedung DPRD Bangka lantaran pagi itu di gedung dewan setempat sedang berlangsung sidang paripurna, namun niat warga pesisir Sungailiat dapat menyampaikan aspirasinya tetap berlanjut hingga paripurna selesai.
Foto : Ketua DPRD Bangka, Iskandar saat membuka acara pertemuan sekaligus dialog dengan masyarakat pesisir di ruang paripurna gedung DPRD Bangka. (Jes)
Meski saat itu sempat diguyuri hujan gerimis, namun semangat para pendemo memperjuangkan aspirasinya tak surut. Bahkan massa rela menunggu hingga lebih dari 3 jam selesai sidang paripurna.
Selanjutnya, usai sidang paripurna, sejumlah perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke dalam ruang paripurna DPRD Bangka guna diajak berdialog langsung dengan ketua DPRD Bangka, Iskandar termasuk anggota dewan Komisi III DPRD Bangka.
Seorang perwakilan masyarakat Pesisir, Suparman alias Tomi dalam.dialog di hadapan para anggota dewan dirinya terang-terangan membeberkan pernyatan sikap masyarakat pesisir yang kecewa alias mosi tak percaya terhadap kepanitian pembongkaran & penyaluran dana konpensasi KIP yang terbentuk saat ini.
Foto : Perwakilan masyarakat pesisir Sungailiat usai rapat persiapan aksi demo menyempatkan diri pose bersama. (Istimewa)
Tak cuma itu, bahkan Tomi pun sempat pula menyinggung perihal laporan pertanggung jawaban panitia KIP saat ini yang diketuai tak lain oleh seorang dosen asal Universitas Bangka Belitung (UBB), Amir Didu, namun dinilainya justru terkesan tidak transparan terhadap penyaluran dana konpensasi KIP selama kepanitiaan tersebut terbentuk.
“Soal laporan pertanggung jawaban laporan keuangan penyaluran dana konpensasi sama sekali tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkap Tomi dalam dialog di hadapan para wakil rakyat di ruang paripurna.
Bahkan dalam kesempatan itu pula, Tomi pun sempat menyinggung persoalan sejumlah dana giat pembongkaran lingkungan yang dipotong sebesar Rp 1.500.000,- pertiap kali bongkar muatan pasir timah di pelabuhan Air Kantung Sungailiat dengan dalih untuk kepentingan dana koordinasi.
Selain itu pihak panitia KIP yang terbentuk saat ini pun menurutnya telah melakukan pemotongan dana sebesar Rp 200,00,- perkilo pasir timah saat kegiatan pembongkaran tanpa menjelaskan secara transfaran dari ketentuan yang diberlakukan sepihak.
Meski dalam dialog kali ini pihak DPRD Bangka pun saat itu sempat pula memanggil perwakilan panitia KIP Sungailiat, dengan memberikan kesempatan hak jawab terkait keluhan perwakilan masyarakat Pesisir tersebut.
Namun lagi-lagi penjelasan dari pihak panitia KIP saat itu justru tak membuat rasa puas para perwakilan masyarakat pesisir yang hadir dalam dialog saat itu.
Meski begitu, akhirnya anggota dewan memberikan kesempatan pada pertemuan selanjutnya guna mencari penyelesaian di kalangan masyarakat pesisir Sungailiat.
Sementara Kapolres Bangka, AKBP Widi Hariyawan SIK sempat dikonfirmasi terkait SK Kepanitiaan KIP yang terbentuk saat ini hingga tertera deretan nama pejabat pemerintah maupun institusi Polri justru dirinya tak berkomentar.
Beda halnya Kapolsek Sungailiat, AKP Albino saat dikonfirmasi melalui pesan singkat (WA), Senin (13/7/2020) siang terkait nama Kapolsek Sungailiat tercantum dalam SK Panitia KIP yang ditanda tangani camat Sungailiat, M Suhardi justru dirinya menjawab dengan nada miris.
“Sebaiknya klo memasukkan pejabat ada rapat dan konfirmasi ke pejabat ybs,” ungkap Albino dalam pesan singkatnya.
Di lain pihak,ketua panitia KIP Sungailiat, Amiir Didu justru dirinya mengatakan pihaknya sengaja mencantumkan sejumlah deretan nama para pejabat termasuk kepolisian dan TNI dengan maksud sebagai pihak pembina sekaligus pengawas kegiatan panitia KIP.
Foto : Amir Didu bersama istri tercintanya. (foto whatsapp)
“Kami sebagai organisasi tunggal dalam arti tdk ada pengurus tingkat kabupaten provinsi dan pusat, sementara kegiatan yg menyangkut org banyak maka kami anggap penting untuk membina dan membimbing, Iya mengawasi dan mengontrol kami dalam melakukan kegiatan,” kata Amir dalam pesan singkatnya, Senin (13/7/2020) siang.
Alasan lainnya menurutnya dengan maksud agar ada yang menjamin pihak panitia KIP dalam menjalankan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Siapa yg bisa jamin keamanan dan ketertiban dan pada saat kegiatan pembongkaran berlangsung dgn ribuan massa disaat ada 2 lingkungan yg membongkar,” katanya.
Hal tersebutlah yang menjadi alasan pertimbangan pihaknya hingga melibatkan sejumlah nama pejabat pemerintah, TNI hingga Polri termasuk camat Sungailiat sebagai pembina panitia KIP.
“Dgn pertimbangan dan alasan itu kami perlu untuk di bina diawasi dan dokontrol oleh mereka. Dan siapa yg dianggap sesuai adalah mereka dari beberapa pembina sebagaimana yg tertuang dlm SK,” terangnya.
Foto : Gustari. (Istimewa)
Sebelumnya ketua tim pemantau Corperate Social Responsibility (CSR) Bangka, Gustari sempat pula menyoroti persoalan penyaluran dana konpensasi KIP Sungailiat yang disalurkan kepada masyarakat namun dinilainya terkesan tidak transfaran.
Bahkan lebih lagi terkait persoalan sejumlah deretan daftar pejabat yang ikut tercantum dalam SK panitia KIP.
“Sebetulnya ini sangat riskan bagi para pejabat yang tercantum dalam daftar panitia KIP yang terbentuk saat ini. Sebab ini menyangkut persoalan dana dan bila suatu ketika terjadi ketidak beresan dalam kinerja panitia jelas akan ikut terimbas. Contoh kasus saat ini,” ungkap pria yang dikenal selaku tokoh pendiri Forum RT Bangka kepada tim media spotberita.com belum lama ini. (tim)
Leave a Reply