Lintasan – Bandung, Selasa, 13 Agustus 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DP3AKB ), menggelar Workshop tentang Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak, bertempat di Hotel Ibis Jl.Dr. Djunjunan No.22, Bandung.
Menurut Suhaeni, S.Sos plt Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPA mengatakan bahwa ia akan melakukan pemetaan – pemetaan praktek baik dari Provinsi Jawa barat karena angka perkawinan anaknya turun dari 2021-2023 dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah Provinsi Jawa barat,
Setelah jadi pemetaan itu tentunya dapat direplikasi ke daerah – daerah lain dan Jabar menjadi contoh baik, untuk pencegahan perkawinan anak
Dimulai dengan kebijakan, program – programnya , innovasi – Innovasi yang sudah dilakukan ,dan Jabar akan kami potret, tegas Suhaeni
Dari Sisi Nasional kita sudah berupaya menyusun strategi nasional pencegahan perkawinan anak , menyusun juknis terkait pencegahan perkawinan anak ,dan nanti diimplementasikan ke daerah panduannya juknis tadi, kita juga melakukan berbagai MOU dengan Mahkamah Agung salah satunya peraturan MA no 5 tahun 2019 terkait Dispensasi Nikah, komitmen Pemerintah dengan pemerintah daerah sampai dengan Desa dan melibatkan Stekholder yang ada di daerah termasuk imam masjid, lembaga masyarakat di daerah , tokoh Agama, Tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam pencegahan perkawinan anak , katanya
Hal yang sama disampaikan Kepala Dinas DP3AKB Ibu dr. Siska Gerfiant mengatakan kita mengikuti stranas ( strategi nasional ) yang telah di susun Kemen PPA , di tahun 2021, kita sudah melakukan nota kesepahaman dengan BKKBN , Kanwil Kemenag , Pengadilan Tinggi Agama, dengan 8 Perangkat Daerah di level Provinsi , beberapa perguruan tinggi dengan melaunching “Stopan Jabar” ( Stop Perkawinan Anak ), di Jawa barat , kita juga sudah punya perda perlindungan anak, Pergub, pertama di 2019 itu di angka 24.000 an dispensasi di keluarkan ditahun 2023 turun di angka 4.999 dispensasi , dan kita sedang menyiapkan Aksi daerah pencegahan perkawinan anak dan sudah ada Surat Edaran Gubernur untuk stoppan Jabar ( Stop Perkawinan Anak di Jawa barat ), Alhamdulillah di Jawa barat angka nya terus turun dispensasi perkawinan nya dan juga didukung dengan melibatkan masyarakat, kita Dorong Puspaga dan Pemda kabupaten/kota mengeluarkan Perda untuk menurunkan perkawinan anak dan ada 10 kabupaten /kota yang sudah memilki Perbup/Perwal,
Kita juga berkolaborasi dengan stekholder , dan menurunkan lini lapangan kami “MOTEKAR” ( Motivator Ketahanan Keluarga dan Teladan KB ) kita kasih QPI pendampingan sosialisasi dan Edukasi untuk mencegah perkawinan anak ,
Dari mulai level kebijakan , Regulasi sampai kolaborasi dengan berbagai sektor , penguatan komitmen daerah sampai kita punya sekolah parenting Sekolah ayah dan ibu .Pungkas Dr.Siska
[Lintasan/Dadang Yudi]
Leave a Reply