Foto : Menolak keberadaan aktifitas kapal isap produksi (KIP) di perairan Toboali, sejumlah nelayan mendatangi KIP Bahterah Sejahtera. (Ian)
* Wiwid : Bila Perlu Kami Lapor Presiden!
* PJO berkelit Jika KIP Paramuay3 Tak Beroperasi, Namun di Dalam KIP Ditemukan Pasir Timah
BANGKASELATAN,LB – Bentuk penolakan sejumlah masyarakat pesisir atau nelayan terhadap kapal isap produksi (KIP) yang beroperasi di wilayah perairan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan sampai saat ini terus bergulir.
Bahkan, Minggu (9/8/2020) siang sejumlah masyarat pesisir atau nelayan kembali menggelar aksi demo dengan cara hi membakar sebuah ban bekas di tepian pantai Padang, Kelurahan Toboali, Basel.
Aksi sejumlah nelayan yang dikoordinir oleh seorang tokoh pemuda, Erwandi alias Wiwid (45) hingga melibatkan sekitar ratusan warga saat itu sempat mengundang perhatian warga yang menetap di lingkungan dekat pantai setempat.
Di sela-sela aksi bakar ban siang itu sempat diselingi dengan deklarasi maupun orasi terkait sikap penolakan aktifitas dua unit KIP saat ini beroperasi di kawasan perairan Toboali.
“Kami menolak keras keberadaan KIP (kapal isap produksi — red). Jadi KIP harus lari dari perairan Toboali.
Dalam orasi yang disampaikan oleh Wiwid jika keberadaan KIP yang melakukan penambangan pasir timah di perairan Toboali dianggapnya merusak mata pencarian masyarakat nelayan setempat.
Tak sekedar itu, aksi demo ratusan nelayan termasuk masyarakat Pesisir Toboali ini pun saat itu terlihat membentangkan dua lembar sepanduk bertuliskan ‘Tolak KIP’ di Laut Toboali’ dan ‘KIP Membunuh Kehidupan Nelayan’.
“Keberadaan KIP di perairan Toboali merusak mata pencarian nelayan Toboali,” kata Wiwid saat orasi siang itu hingga spontan diamini pula ratusan nelayan yang hadir saat aksi demo berlangsung.
Usai menggelar aksi demo singkat di tepian pantai Padang Wiwid dan sejumlah nelayan seketika pula melanjutkan aksi mereka dengan mendatangi dua unit KIP beroperasi di sekitar perairan Toboali.
Perwakilan nelayan yang mendatangi KIP saat itu menggunakan dua unit perahu atau kapal kayu mesin. Pantauan tim reporter media ini di lokasi, setelah perahu nelayan itu mendekati KIP bernama Paramuay 3 suasana di dalam KIP tersebut terlihat sepi para ABK atau pekerja.
Namun berseling beberapa menit, munculah sejumlah ABK atau pekerja KIP saat itu. Tak banyak basa-basi perwakilan nelayan, Wiwid langsung menanyakan seputar perijinan KIP Paramuay3 beroperasi di perairan Toboali kepada seorang ABK diduga merupakan karyawan PT Timah.
“Kenapa kalian beroperasi di wilayah perairan Toboali tanpa sama sekali sosialiasi kepada masyarakat nelayan. PT Timah telah memberikan ijin kegiatan KIP ini namun kenapa tidak ada sosialisasi?,” sebut Wiwid.
Mendengar pertanyaan itu, ABK atau Penanggung Jawab Operasional (PJO) KIP Paramuay3 ini spontan pula menjawab jika kegiatan KIP Paramuay3 di perairan Toboali justru telah berkoordinasi dengan pihak panitia.
“Kan sudah ada panitianya,’ ucap ABK itu di hadapan massa nelayan.Tak pelak pula spontan massa pun dengan nada tinggi balik bertanya.
“Siapa panitanya siapa panitianya?,” jawab massa serempak saat itu hingga membuat suasa di dalam KIP Paramuay3 ricuh.
Di sela-sela itu ABK ini pun berusaha menjelaskan terkait perijinan KIP tersebut seraya menunjukan berkas di hadapan massa saat itu terlihat mulai memanas, sementara Wiwid pun berusaha menenangkan emosi massa saat itu.
“Kita akan follow semua perijinan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait ini. Tenang-tenang kawan kawan,* kata Wiwid mencoba mendinginkan suasana ricuh saat itu.
Ditegaskan Wiwid jika perijinan kegiatan KIP Paramuay3 di perairan Toboali dikeluarkan oleh PT Timah hendaknya terlebih dahulu dilakukan dulu kegiatan sosialisasi kepada masyarakat nelayan Toboali.
“Kalau pun dalam kegiatan ini sudah disampaikan kepada masyarakat nelayan sebagaimana yang bapak sampaikan tadi melalui panitia. Lalu panitia yang mana yang bapak maksud itu?,” tanya Wiwid di hadapan ABK itu.
ABK ini kembali malah menjelaskan jika aktifitas KIP sudah dilakukan sosialisasi oleh pihaknya, namun pernyataan ABK ini saat itu justru memancing emosi para nelayan hingga dialog saat itu kembali ricuh.
Lantaran suasana saat itu semakin memanas ABK ini pun seketika pula mengatakan jika pihaknya akan menghentikan aktifitas KIP dalam waktu dekat ini.
*Kami memang nak nyingkir pak,” ungkap ABK ini.
Lagi-lagi Wiwid mempertanyakan soal kegiatan KIP Paramuay3 ini yang diduganya baru seminggu sudah beroperasi di perairan Toboali. Namun ABK ini mengaku jika KIP Paramuay3 belumlah beroperasi.
“Tapi kenapa ada pasir di timah di KIP ini?. Jadi kami minta aktifitas KIP ini dihentikan! Bila perlu kami laporkan ke Presiden!,” tegas Wiwid di hadapan PJO Paramuay3 hingga suasana pun kembali terjadi ricuh di dalam KIP Paramuay3 ini.
Menurut Wiwid, aktifitas dua unit KIP itu (Bahterah Sejahtera & Paramuay3) saat ini masuk di wilayah Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Toboali, Basel.
“Terutama daerah yang terdampak langsung meliputi kampung Sukadamai kampung Nelayan dan Kampung Ketapang” tegasnya.
Usai mendatangi KIP Paramuay3, paParamuay3, Wiwid bersama rombongan nelayan ini pun selanjutnya mendatangi KIP Bahtera Sejahtera.
Aksi yang dilakukan oleh kelompok nelayan ini pun serupa mempertanyakan seputar perijinan kegiatan KIP tersebut (Bahterah Sejahtera).
Penolakan warga nelayan terhadap keberadaan aktifitas KIP di perairan Toboali pun diungkapkan pula oleh seoeang tokoh masyarakat Kampung Nelayan, Toboali, Nati (60).
Menurutnya sejak keberadaan sejumlah KIP dan beroperasi di perairan Toboali justru dianggapnya sangatlah menggangu aktifitas para nelayan asal lingkungan untuk mencari nafkah.
“Kami tidak setuju adanya kapal isap masuk wilayah laut Toboali ini,” uungkap Nati saat ditemui di lokasi pantai Padang, Minggu (9/8/2020) siang.
Hal serupa diungkapkan oleh seorang nelayan lainnya biasa disapa mang Dul (78), warga Kampung Padang. Bahkan menurut lelaki yang mengaku sejak usianya 22 tahun menjadi nelayan hingga sekarang justru baru kali ini dirasakanya kesulitan mencari nafkah lantaran adanya sejumlah KIP di perairan Toboali saat ini.
“Dulu masih busa mendapatkan pendapatan sehari Rp 100 ribu. Nah sekarang malah dapat udang cuma tiga ekor atau dak sampai sekilo,” ungkap mang Dul.
Sekedar diketahui, keberadaan atau kegiatan KIP Bahterah Sejahtera lebih dari dua Minggu diduga telah beroperasi di perairan Toboali, sedangkan KIP Paramuay3 diketahui baru beroperasi sekitar hampir sepekan.
Tak hanya dua unit KIP kini beroperasi melakukan aktifitas penambangan pasir timah di perairan Toboali, Basel namun sempat kabar beredar di kalangan masyarakat Toboali jika nanti bakal masuk pula sejumlah KIP lainnya juga atau sebanyak 5 unit KIP bakal menggarap penambangan pasir timah di perairan Toboali dan sekitarnya.
Sebelum aksi demo kali ini, sejumlah nelayan dan masyarakat pesisir Toboali belum ini sempat pula menggelar aksi serupa.
Sementara itu Lurah Ketapang, Dedi Bob saat dikonfirmasi terkait aksi demo ratusan nelayan dan masyarakat pesisir Toboali siang itu mendatangi KIP, Dedi enggan berkomentar lebih jauh.
“Terkait kejadian hal tsb yg berhak menjawab pihak yg mengeluarkan ijin perda provinsi RZWP3K,” kata Lurah Ketapang, Dedi Bob dalam pesan singkatnya (WA), Minggu (9/8/2020) sore.
Ia menerangkan, jika aktifitas KIP di perairan Toboali saat ini justru menurutnya berwenang untuk memberikan tanggapan antara lain pihak legislatif maupun pihak Pemda setempat serta intansi terkait.
Terlebih persoalan aktifitas KIP di perairan Toboali menurutnya telah diaatur dalam peraturan daerah (Perda).
“Perda tsb disahkan sebelum saya menjabat sebagai lurah. Saya selaku lurah atas kegiatan dimaksud saya kembalikan kepada legislatif, masyarakat dan pemerintah daerah dan provinsi (pejabatberwenang),” terangnya.
Hal demikian diyakininya jelas akan membuat pro dan kontra, lantaran di posisi kelurahan bukanlah institusi pemberi kebijakan dan keputusan atas kegiatan KIP tersebut.
Sementara itu, bupati Basel Justiar Nur malah mengatakan jika dirinya berharap agar aktifitas tambang inkonvensional (TI) di areal ijin usaha penambangan (IUP) PT Timah dapat dibenahi.
“Kita berharap selesaikan lokalisasi ponton2 kecil di areal IUP timah dulu,” kata Justiar dalam pesan WA, Minggu (9/8/2020) siang.
Lanjutnya, dengan pola seperti itu justru dirinya optimis aktifitas KIP akan dapat berjalan dengan lancar.
“Kalau nanti masy termasuk nelayan bisa terbantu baru kita coba kembangkan yang besar/KIP. Padahal sudah kita rencana dan susun bersama timah (PT Timah — red),* ungkap bupati Basel ini. (tim)
Leave a Reply