Bangka Belitung

Anggota Dewan Ini Yakini Aktifitas Penambangan Tanjung Labu Ilegal

Foto : Anggota DPRD Prov Bangka Belitung, Rina Tarol. (Istimewa)


PANGKALPINANG,LB– Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rina Tarol tetap bersikukuh terkait pernyataan dirinya di sejumlah media online sebelumnya mengungkapkan jika warga di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) saat ini menolak adanya aktifitas penambangan pasir timah di desa setempat (Tanjung Labu).

Bahkan Rina Tarol pun mengulas kembali perihal kegiatan resesnya selaku anggota DPRD Provinsi Babel baru-baru ini di Desa Tanjung Labu, Lepong.

“Pada saat reses, saya selaku anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok (Lepong — red) pada Selasa (21/1/2020 — red), kemudian pada malamnya saya  melakukan pertemuan yang dihadiri ratusan warga Desa Tanjung Labu,” ungkap Rina, Jumat (24/1/2020).

Saat reses tersebut sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para RT, BPD Tanjung Labu juga beberapa tokoh masyarakat lainnya sempat menyampaikan surat pernyataan yang diterimanya saat itu.

“Bahwa sejak awal masyarakat Desa Tanjung Labu tidak menyetujui adanya aktivitas tambang di desa setempat oleh CV SR Bintang Babel sebagai mitra PT Timah Tbk,” tegasnya.

Bahkan menurutnya saat reses tersebut salah satu warga Desa Tanjung Labu, Dedy Suhendra sempat pula menyampaikan keluhannya kepada dirinya jika aktivitas penambangan timah oleh CV SR Bintang Babel ini telah membenturkan masyarakat dengan masyarakat, sehingga dikuatirkan terjadi konflik horizontal antar masyarakat.

Oleh karena itu menurutnya saat itu pula meminta kepada dirinya agar dapat menuntaskan persoalan penambangan timah tersebut, agar jangan sampai terjadi tindakan anarkis dari masyarakat yang menolak aktivitas penambangan tersebut.

Foto : Pertemuan warga Tanjung Labu dengan PT Timah Tbk di Balai desa serempat beberapa waktu lalu. (Istimewa)

Dalam keterangan Dedy kepadanya, saat itu pihak perusahaan sudah menurukan alat berat jenis excavator untuk melakukan penambangan, dan tindakan itu menurutnya melanggar aturan,  dianggap terlalu berani sekali, dikarenakan tanpa ada izin pemerintah desa dan masyarakat sekitar.

“Masalah yang besar seperti tambang ini diam saja tidak ada yang berani, mungkin ada aparat yang nakal, mudah-mudahan saja bisa di selesaikan secepatnya,” ungkap Dedy.

Diulasnya kembali jika dalam keluhannya Dedy mengatakan apabila persoalan ini ditinggal diam saja maka bisa menjadi berbahaya. Hal tersebut dengan maksud agar jangan sampai terjadi perang antara masyarakat desa Tanjung Labu.

Untuk itu Dedy saat itu di hadapannya mengaku mewakili warga desa Tanjung Labu yang menolak tambang meminta agar aktivitas tambang tersebut segera dihentikan jangan sampai berlarut-larut dan menjadi lebih parah lagi.

Masyarakat Desa Tanjung Labu kata Dedy sangat berharap penuh kepada Rina Tarol, untuk mengawal masalah ini sampai tuntas.

Bahkan menurut Rina Tarol, serupa pula keluhan warga Tanjung Labu lainnya bernama Karim. Warga ini pun meminta kepadanya, agar segera menyelesaikan masalah ini, dikarenakan lokasi kebunnya berada sekitar 50 meter dari alat berat yang masuk lokasi tanah warga ini.

“Akibatnya membuat kebisingan yang mengganggu istirahat siangnya. Dan aktivitas pambangan tersebut dikuatkan bisa membuat sungai Pengku yang ada di desa Tanjung Labu menjadi dangkal dan menyempit,  sungai ini sebagai salah satu sumber pencarian ikan warga setempat bila musim hujan tiba.

“Jangankan sungai di Tanjung Labu, sungai-sungai terbesar pun bisa menyempit akibat tambang, apalagi sungai Pengku yang lebarnya hanya dua meter dengan panjang hanya 100 meter, tidak akan lama, kalau hal ini terjadi sangat kami sayangkan sungai kami akan rusak,” ungkap Karim melalui rilis berita yang disampaikan oleh Rinal Tarol, Jum’at (24/01/2020).

Sementara itu, Rusli Kades Tanjung Labu saat dikonfirmasi oleh redaksi membenarkan adanya pro dan kontra  terkait aktivitas penambangan timah di desa Tanjung Labu, namun ia mengakui bahwa pihak PT Timah Tbk bersama CV SR Bintang Babel sudah beberapa kali mensosialisasikan sebelum dilakukan penambangan.

“Sebenarnya sudah di sosialisasikan pada 7 Desember 2019 lalu mengenai penambangan timah oleh mitra PT Timah yaitu CV SR Bintang Babel dihadiri oleh masyarakat pemilik lahan, penambang dan sejumlah warga lainnya dan terakhir pada hari Rabu 22 Desember kemarin,” ujar Rusli saat dihubungi oleh redaksi, Jum’at (24/01/2020).

Rusli membenarkan dari ratusan hektar lahan yang masuk dalam IUP PT Timah dan semuanya dikuasai oleh masyarakat Tanjung Labu sebagai kebun bahkan sebagian lokasi dulunya juga sudah pernah digarap warga untuk menambang. Lahan inilah yang ditambang masyarakat, sedangkan CV SR Bintang Babel hanya menyiapkan peralatannya saja.

Ditegaskan Rina Tarol melalui rilisnya, Jumat (24/1/2020) atau belum lama ini disebutkanya jika aktivitas perusahaan mitra PT Timah tersebut diduga ilegal, sebab pihak PT Timah menurutnya sudah menyatakan tidak mengeluarkan izin (SPK), begitu juga dengan Dinas ESDM Provinsi juga tidak pernah mengeluarkan izin.

Bahkan menurut Rina, lokasi penambangan CV SR Bintang Babel ini berada di pulau kecil seluas 17.000 ha. Adapun kriteria pulau kecil ini menurut Undang undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah seluas 2.000 km2 atau 200.000 ha yang menurut pasal 35 huruf k menyatakan, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Rina menambahkan jika CV SR Bintang ini merupakan mitra PT Timah melakukan aktivitas penambangan dan konstruksi di lokasi IUP PT TIMAH  DU 1543 seluas kl 360 hektar (ha).

“Kalau sudah seluas ini wajar saja kalo masyarakat menolak karena bisa-bisa habis pulau yang luas daratannya hanya sekitar 500 ha ini,” tegas Rina.

Untuk itu guna menjaga ketentraman masyarakat desa Tanjung Labu, Rina meminta pihak berwenang bertindak cepat agar jangan sampai terjadi anarkis antara masyarakat. 

“Limbah pasti ke laut, padahal masyarakat hidup dari nelayan tidak ada yang lain dan ini sudah jelas,” ujar Rina.

Selain itu dengan terjadinya kisrus masyarakat desa Tanjung Labu ini, Rina Tarol melalui DPRD Babel akan berkoordinasi memanggil pihak-pihak yerkait seperti PT Timah dan pihak perusahaan untuk mempertanyakan persoalan tersebut.

Sementara itu, Rusdi selaku penanggungjawab CV SR Bintang Babel mitra perusahaan PT Timah  menegaskan bahwa aktivitas penambangan di desa Tanjung Labu sudah mengantongi izin resmi dari pihak PT Timah selaku pemilik wilayah IUP penambangan, bahkan surat rekomendasi dari pemerintah desa sudah ada. Dan pihaknya hanya sebatas merespon keinginan masyarakat desa Tanjung Labu itu yang ingin menambang dengan aturan yang hukum yang berlaku, dan pasir timahnya yang menampung untuk diserahkan kepada PT Timah.

“Sebaiknya menurut  kami permasalahan ini tidak perlu berpolemik di media massa alangkah baiknya melalui mekanisme yang bijaksana, panggil kami baik-baik di rumahnya rakyat atau DPRD pasti kami akan jelaskan dan kami tunjukkan dokumen legalitas,” kata Rusdi saat dihubungi redaksi, Jum’at sore (24/01/2020).

Sebelumnya, Wasprod Bangka Selatan PT TIMAH Tbk, Apit Rinaldi Susanto mengatakan  bahwa PT Timah sebagai pemilik IUP yang diterbitkan dan diamanahkan oleh Negara untuk mengelola sumber daya alam yang ada sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Sosialisasi sudah beberapa dilakukan oleh kami maupun pihak mitra kami dan benar aktifitas tersebut berada di wilayah IUP PT.Timah, dan mitra yang sebagai badan usahanya adalah CV. SR Bintang Babel. Dan yang melakukan aktifitas penambangan, adalah masyarakat tanjung labu sendiri yang memiliki lahan di IUP PT.Timah, jadi PT.Timah memfasilitasi masyarakat penambang di desa Tj.Labu” ujar Apit saat dihubungi, Kamis,(23/01/2020).

Ditegaskannya, bahwa tidak benar adanya  informasi PT Timah di bekingi oleh aparat (TNI-Polri), menurutnya PT Timah adalah BUMN dan masuk dalam Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan pengamanannya pasti dibantu oleh aparat hukum sesuai Kepres 63 tahun 2004. Dan tupoksi TNI-Polri adalah menjaga Babhinkamtibmas. (*/red)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close