Bangka Belitung

Khawatir Bermasalah Diskominfo Babel Tunda Kegiatan UKW

Foto : Ketua HPI Babel, Rikky Fermana SIP saat memaparkan persoalan kegiatan UKW Diskominfo Babel di hadapan wagub Babel, Abdul Fatah. (Yuda)




PANGKALPINANG,LB – Lantaran merasa khawatir bermasalah pihak Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Provinsi Bangka Belitung (Babel) akhirnya membatalkan atau menunda rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) digelar bekerja sama dengan salah satu organisasi wartawan (PWI Babel).

Sedianya sesuai agenda sebelumnya jika rencana pelaksanaan UKW tersebut bakal digelar Kamis (12/12/2019) besok hingga Jumat (13/12/2019) di Pangkalpinang.

Namun lantaran menuai protes keras dari sejumlah tokoh pers dari berbagai kalangan organisasi pers maupun para wartawan lainnya hingga proyek UKW pada akhir tahun 2019 ini dibatalkan pihak intansi terkait (Diskominfo Babel).

Pembatalan/penundaan kegiatan UKW tersebut disampaikan langsung oleh kepala Diskominfo Babel, Sudarman di sela-sela dialog antara wakil gubernur Babel, Abdul Fatah, Kabag Humas Pemprov Babel, Cholil dengan para tokoh pers Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Babel, Rikky Fermana SIP, ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Babel Maires, ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Babel, Evan Satriadi serta seorang wartawan senior Ryan A Prakasa  di ruang kerja wagub Babel, Rabu (11/12/2019).

“Dengan ini menyatakan bahwa kegiatan UKW tahun 2019 ini yang difasilitasi oleh Diskominfo Babel ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” ucap wagub Babel yamg mengutip surat yang dibuat oleh pihak Diskominfo Babel yang ditujukan kepada ketua PWI Babel.

Ditegaskan wagub alasan penundaan pelaksanaan UKW itu lantaran akhir-akhir ini malah menuai kritik sekaligus protes keras dari sejumlah kalangan organisasi pers di luar PWI Babel.

“Alasan lainnya dikarenakan ada penolakan dari organisasi pers lainnya di luar PWI dan para peserta 30 orang itu agar diperbarui lagi karena tidak mengakomodir peserta lainnya di luar PWI serta mengingat keterbatasan APBD untuk kegiatan tersebut,” tegas Abdul Fatah saat itu.

Dalam kesempatan sama, Sudarman menegaskan jika sesungguhnya sebelum pelaksanaan UKW menurutnya perlu adanya tahapan kegiatan pembekalan bagi wartawan tersebut. Hal tersebut dengan maksud agar para wartawan yang akan mengikuti UKW benar-benar dianggap telah siap.

“Sebelum mengikuti UKW perlu ada bimtek bagi para wartawan selanjutnya para wartawan tersebut memang siap saat mengikuti UKW. Nah kalau diperhatikan rencana kegiatan UKW yang bakal dilaksanakan ini pun menurut saya masih ada yang kurang,” ungkap Sudarman.

Sebelumnya Rikky Fermana dalam paparannya di hadapan wagub Babel, Abdul Fatah dan kepala Diskomonfo Babel, Sudarnan serta Kabag Humas Babel, Cholil menegaskan jika hal yang menjadi permasalahan saat ini terkait kegiatan UKW tahun 2019 ini yakni soal Peraturan Gubernur Nomor : 18 Tahun 2019 khususnya pada pasal 15 poin a, b &  k yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan para pegiat pers di Babel secara keseluruhan.

Namun sebaliknya Rikky menilai poin-poin yang tercantum dalam pasal dimaksud itu justru kini menimbulkan ‘polemik’ di kalangan para pegiat pers khususnya di Babel. Pasalnya, salah satu dalam poin pada pasal 15 itu disebutkan jika pegiat pers dapat mendaftar UKW yang digelar pihak Diskominfo Babel bekerja sama dengan PWI Babel nota bene-nya wartawan yang berasal dari media yang sudah terverifikasi Dewan Pers (DP).

Bahkan menurut Rikky di Babel sendiri saat ini keberadaan organisasi pers tak hanya PWI saja melainkan ada sejumlah organisasi pers lainnya pun memiliki kewenanvan dan fungsi yang sama antara lain HPI, PWRI, IWO, FPII Babel serta sejumlah organisasi pers (cetak/elektronik) lainnya.

Rikky menilai jika kegiatan UKW yang bakal digelar oleh pihak Diskominfo Babel & PWI Babel justru diduga pihak para pegiat pers lainnya sarat KKN atau mengkesampingkan hak-hak para pewarta lainnya yang ada di Babel, terlebih dalam kegiatan UKW itu diketahui menggunakan dana APBD.

“Perlu diketahui di Babel sendiri saat ini banyak organisasi pers terbentuk dan tidak hanya PWI saja. Organisasi pers lainnya pun memiliki hak yang sana pula seperti PWI,” tegasnya. (Yuda)


















Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close