Bangka Belitung
Trending

Tesandung Kasus SPPD Fiktip Pejabat Kota Pangkalpinang Ini Jadi Tersangka

Foto : Kepala Kejari Pangkalpinang, RM Ari Prio Agung SH MH didampingi Kasi Pidsus Edowan SH MH, Kasi Pidum Erwin SH MH, Kasi Intelijen Rian SH MH saat menggelar konferensi pers. (Yuda)

PANGKALPINANG,LB – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang sampai saat ini serius dalam mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait penyelewengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktip 13 anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

Setelah sebelumnya melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus tersebut akhirnya tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pangkalpinang menetapkan LP sebagai tersangka.

LP sendiri terkait kasus SPPD fiktip selaku mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang atau selaku pengguna anggaran (PA) saat ini ia masih menjabat selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang.

Kepala Kejari Pangkalpinang, RM Ari Prio Agung SH MH didampingi Kasi Pidsus Edowan SH MH, Kasi Pidum Erwin SH MH, Kasi Intelijen Rian dalam konferensi pers, Selasa (5/10/2019) mengatakan LP sendiri hingga dijadikan sebagai tersangka lantaran LP diketahui telah menandatangani pencairan anggaran SPPD 13 anggota dewan tersebut.

Diterangkanya lagi kegiatan kunjungan anggota dewan kota itu ke luar daerah bulan Pebruari 2017 lalu sesungguhnya ada dalam agenda sekretariat hanya saja diketahui hanya 13 anggota dewan yang tidak melaksanakan tugas.

“LP selaku pengguna anggaran diketahui menyetujui surat notice perjalalan dinas (SPPD) anggota dewan kota itu. Harusnya ia (LP — red) membatalkan pertanggung jawaban pencairan anggaran atau biaya perjalanan dinas tersebut,” ungkap Kajari di hadapan wartawan.

Oleh karenanya akibat perbuatannya itu justru LP dianggap telah melanggar Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tahun 2004 yang berbunyi ‘Pejabat yang menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar surat atas perubahan APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Ditegaskanya jika tersangka mantan Kabag Humas Pemkot Pangkalpinang ini (LP) memang dianggap tidak kooperatif atau pun diiragukan menghilangkan sejumlah barang bukti dan melarikan diri maka pihak Kejari Pangkalpinang akan melakukan penahanan terhadap LP.

Meski begitu tak berarti pihak penyidik Pidsus Kejari Pangkalpinang menghentikan penyidikan, sebaliknya ditegaskan Kajari pihaknya justru akan melakukan pengembangan penyidikan terkait SPPD fiktip ini.

Dari kasus SPPD fiktip dewan kota ini kerugian negara diperkirakan mencapai angka Rp 158 juta lebih dan saat ini sejumlah uang tersebut kini telah diamankan pihak Kejari Pangkalpinang.  

Terkait perkara ini pula sebelumnya pihak penyidik Pidsus Kejari Pangkalpinang pun telah melakukan pemeriksaan sedikitnya 44 saksi dan 21 orang anggota dewan masa periode tersebut. 

“Saksi dari pemerintah pusat empat orang, honor sekretariat DPRD tiga orang, mantan PNS satu orang dan tiga anggota keluarga DPRD Pangkalpinang sebanyak tiga orang,” tegasnya. (Yuda)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close