Hukum & Kriminalitas

Aas : Kekerasan Terhadap Wartawan Sama Artinya Tindakan Merobohkan Pilar Demokrasi

Foto : Aas Asrori. (istimewa)

PANGKALPINANG,LB – Tindak perbuatan kekerasan termaauk pengancaman terhadap profesi warrtawan sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Hal tersebut sudah sangat jelas termaktub dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut antara lain dijelaskan pada pasal 18 ayat (1) tentang Penghalangan Kerja Jurnalistik, Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers.

Bahkan pada pasal18 ayat 1 dalam UU No.40 tahun 1999  itu pun secara tegas disebutkan yang berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja-kerja jurnalistik, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta.”

Kejadian dugaan tindak kekerasan fisik terhadap seorang wartawan asal media MAPIKOR (Rikky Fermana) bersama rekan wartawan lainnya oleh Ceduk CS saat sedang menjalani tugas jurnalistik di Dusun Mengkubung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka oleh sekelompok orang tak dikenal bergaya ‘preman’ kini pun membuat pimpinan media online ini lintasanberita.com & spotberita.com (Aas Asrori) merasa miris sekaligus berang hingga ia pun terpaksa angkat bicara kepada wartawan.

“Ini bukan persoalan sepele yang dalam artian hanya dengan cara minta maaf saja. Jadi tidak bisa begit namun kasus ini pun telah menyangkut pelecehan terhadap profesi para wartawan,” ujar Aas Asrori saat ditemui di kediamannya, Sabtu (26/10/2019) siang.

As panggilan pria ini mengatakan jikaPers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi walaupun berada di luar sistem politik formal, namun menurutnya keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara.
Kekerasan terhadap wartawan sama artinya tindakan mrobohkan pilar demokrasi,” sesalnya.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu pers diharapkan bisa menjalankan fungsi kontrol bila melihat terjadi penyimpangan terhadap demokrasi dan hukum.

Selain itu harus dipahami bahwa dalam menjalankan fungsinya tersebut terkadang menurutnya pers/wartawan kerap menemui resiko yang relatif tinggi, bahkan akan menempatkan pers sebagai sasaran dan target yang mudah diserang oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha membatasi demokratisasi. 

Selain itu Aas menyirat jika di balik kejadian dugaan tindak kekerasan, pengancaman serta pelecehan terhadap profesi wartawan di Dusun Mengkubung Belinyu oleh Ceduk CS justru ia menduga ada oknum pengusaha yang mencoba ingin menguasai lahan di wilayah dusun setempat (Mengkubung).

“Saya berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini secepatnya. Bila perlu sekalian bongkar saja oknum pengusaha yang ingin menguasai lahan di dusun itu yang berkedok kepentingan masyarakat,” tegasnya. 

Bahkan Aas mengaku jika ia sendiri telah banyak menerima laporan dari rekan media lainnya jika di kawasan Dusun Mengkubung Belinyu itu kini kondisinya sebagian kawasan bakau di lokasi dusun setempat itu pun diduga ‘luluh-lantak’ dihajar aktifitas penambangan pasir timah ilegal.

“Rencana kami dari media akan membentuk tim khusus bekerja sama dengan pihak intansi terkait guna melakukan penelusuran ke lapangan,” ungkapnya. (Yuda)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close