Nasional

21,84 Juta Penduduk Indonesia Penyandang Disabilitas Ustad Zuhri Beri Perhatian Khusus

Foto : Ustad Zuhri saat berdialog dengan seorang penyandang disabilitas. (Istimewa)

JAKARTA,LB – Berdasarkan survey penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2015 diketahui atau tercatat bahwa 8,56% atau sekitar 21,84 juta penduduk di Indonesia merupakan penyandang disabilitas.  

Sementara menurut ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril kondisi umum saat ini yang dirasakan oleh penyandang disabilitas adalah hak dan kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi.

Begitu pula stigma negatif dan diskriminatif yang menganggap disabilitas tidak memiliki kemampuan berperan dan berkontribusi, akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas, kurang mendapat kesempatan secara formal dan terkekslusi dari lingkungan, ekonomi dan sosial.

Menanggapi hal tersebut Ust Zuhri sebagai senator di DPD RI yang mewakili Provinsi Bangka Belitung  justru ia sangat memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan menurutnya bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara tanpa melihat fisik dan itu dijamin dalam konstitusi.  

“Apalagi sudah ada UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas harapnya. Kita semua harus mendorong dan mengawal agar pelaksanaan UU ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya baik dari tingkat pusat sampai tingkah daerah khususnya di Provinsi Bangka Belitung,” terang mantan anggota DPRD Provinsi Babel ini, Selasa (22/10/2019) di sela-sela rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite III DPD RI dalam pertemuan dengan beberapa narasumber, praktisi dan pegiat Disabilitias di ruang rapat Komite III Lt. 2 Gedung B.  

Foto : Ust Zuhri menyempatkan diri pose bersama seorang penyandang disabilitas. (Istimewa)

Pembahasan rapat kali ini terkait persoalan dan kesetaraan kesempatan  yang di alami oleh penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas , hal ini juga merupakan bagian dari bidang tugas Komite III.

“Terpenting lagi menurut ust. Zuhri bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2016 ini sesuai dengan pasal 53 yang berbunyi bahwa pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Selain itu dikatakanya jika perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Sejauh ini, kesempatan kerja bagi saudara kita disabilitas ini masih belum maksimal. Data menyebut yang bekerja di sektor ASN, masih kurang dari dua persen, sementara di perusahaan swasta di angka sekitar satu persen, ini masih jauh,” ungkapnya.

Bahkan menurutnya sejauh ini justru masih banyak penyandang disabilitas yang menunjukkan prestasi. Bahkan, di dunia olahraga, mereka juga mendapatkan hak yang tak berbeda dengan mereka yang tidak disabel.
Oleh karena itu menurutnya banyak lagi hal-hal yang menyangkut penyandang disabilitas ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

“Termasuk swasta salah satunya dengan membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang belum terlaksana sesuai UU No. 8 Tahun 2019  ini,” tegasnya.

Sehingga hal itu semua dan siapapun yang mengalami penyandang disabilitas tidak merasa terisolir dan jauh dari lingkungan social sehingga tetap dapat diberikan ruang berinteraksi dengan setiap orang dimanapun. (*/Yuda)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close