Hukum & Kriminalitas

Gara-Gara Korupsi Pensiunan BLH Kota Pangkalpinang Ini Kembali Masuk Bui

Foto : Terdakwa korupsi proyek pengendalian lahan kritis, Aldi Salqomar merupakan pensiunan PNS Pemkot Pangkalpinang. (Baim)

PANGKALPINANG,LB — ‘Jangan pernah jatuh dalam lobang yang sama’, pepatah bijak satu ini mungkin tak pernah dihayati oleh seorang pensiunan PNS Pemkot Pangkalpinang ini yakni Aldi Salqomar.

Pasalnya, belumlah lama menghirup udara bebas sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), justru mantan Kepala bidang Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Pangkalpinang ini malah kembali terperosok dalam lobang yang sama alias menyandang status sebagai terpidana dalam perkara kasus korupsi.

Aldi Salqomar terdiam saat pimpinan majelis hakim, I Wayan Wiguna SH MH menjatuhkan vonis pidana 2 tahun kurungan penjara, dan denda sebesar Rp 50 juta serta subsider 3 bulan kurungan penjara terhadap pensiunan PNS ini.

Sidang yang digelar, Kamis (14/2/2019) lalu itu dengan beranggotakan majelis hakim lainnya, Yelmi SH MH dan Haridi SH MH justru belumlah keputusan tetap atau ‘in kracht’, sebaliknya putisan ini pun sempat mendapat banding terkait putusan (vonis) terhadap terdakwa Aldi Salqomar.

Hal itu dikarenakan jaksa penuntut umum (JPU) beranggapan vonis kurungan penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa (Aldi Salqomar) dinilai lebih ringan dibanding tuntutan sebelumnya yakni 4 tahun kurungan penjara, denda Rp 50 juta dan subsider 3 bulan kurungan penjara.


Foto : Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1B, Hotma EP Sipahutar SH MH. (Baim)

Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Pangkalpinang Kelas 1B, I Wayan Wiguna SH MH melalui Humas pengadian setempat, Hotma EP Sipahutar SH MH membenarkan jika belum lama ini pihak majelis hakim telah menjatuhkan vonis hukuman pidana 2 tahun kurungan penjara, denda Rp 50 juta dan subsider 3 bulan kurungan penjara terhadap terdakwa Aldi Salqomar terkait perkara tipikor proyek Pengadilan Lahan Kritis tahun anggaran 2013 dengan anggaran senilai Rp 300 juta, dikerjakan oleh CV Mahardika.

Bahkan Humas pengadilan ini pun tak menampik jika putusan majelis hakim pengadilan setempat terhadap terdakwa itu saat ini justru dilakukan upaya banding oleh penuntut umum (JPU).

“Saat ini status perkaranya banding. Bandingnya diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 21 Pebruari 2019 dan berkasnya pun sudah dikirim dalam memori banding,” jelasnya.

Kendati demikian, Aldi Salqomar sendiri sebelumnya pun sempat terjerat dalam persoalan hukum lantaran perkara korupsi anggaran proyek pembangunan Taman Mandara, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2013 dengan pagu anggaran senilai Rp 2,7 M hingga dirinya pun waktu itu harus mendekam di bui selama 1,2 tahun. (Baim)

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close